Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti dampak gejolak geopolitik global terhadap kondisi ekonomi Indonesia, khususnya akibat konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Menurutnya, ketegangan di wilayah strategis seperti Selat Hormuz memberikan tekanan besar terhadap perekonomian nasional, mulai dari melemahnya nilai tukar rupiah hingga meningkatnya harga energi dan biaya logistik.
Di tengah kondisi tersebut, nilai tukar dolar Amerika Serikat terus mengalami penguatan dan bahkan telah menembus angka Rp17.500. Situasi ini dinilai memberikan dampak langsung terhadap kenaikan harga berbagai barang yang masih bergantung pada komponen impor. Akibatnya, masyarakat maupun pelaku usaha mulai merasakan beban ekonomi yang semakin berat.
Puan menjelaskan bahwa kenaikan harga barang impor berpotensi memicu inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat. Selain itu, sektor usaha juga menghadapi tekanan akibat meningkatnya biaya operasional. Industri, transportasi, hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi kelompok yang paling rentan terdampak karena sangat sensitif terhadap kenaikan harga bahan baku, distribusi, dan energi.
Menurutnya, gangguan rantai pasok global akibat konflik internasional turut menyebabkan biaya logistik dan distribusi meningkat. Kondisi tersebut tidak hanya memengaruhi dunia usaha, tetapi juga dapat mengganggu ketahanan energi nasional apabila situasi terus berlanjut. Oleh sebab itu, pemerintah diminta untuk terus memperkuat langkah antisipasi agar stabilitas ekonomi tetap terjaga.
Dalam rapat paripurna DPR RI, Puan menegaskan bahwa masyarakat kecil tidak boleh menjadi pihak yang paling dirugikan akibat ketidakpastian ekonomi global. Ia menyatakan DPR mendukung langkah pemerintah bersama Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional, termasuk melalui pengendalian harga kebutuhan pokok, mitigasi arus keluar modal asing, serta perlindungan terhadap sektor usaha kecil.
Selain itu, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter dinilai perlu diperkuat agar dampak tekanan ekonomi global dapat diminimalkan. Dengan langkah yang tepat, pemerintah diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus membantu pelaku UMKM tetap bertahan di tengah kenaikan biaya operasional dan ketidakpastian ekonomi dunia.