Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tengah menyiapkan regulasi baru berupa Peraturan Menteri (Permen) yang bertujuan melindungi sekaligus meningkatkan daya saing pelaku UMKM di ekosistem digital. Salah satu kebijakan utama yang sedang dibahas adalah kewajiban bagi platform toko online atau e-commerce untuk memberikan potongan biaya layanan sebesar 50% kepada pelaku usaha mikro dan kecil.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa kebijakan ini dibuat agar persaingan di platform digital dapat berjalan lebih adil. Selama ini, pelaku usaha kecil dinilai menghadapi persaingan yang cukup berat dengan usaha menengah dan besar, terutama terkait biaya layanan dan berbagai komponen administrasi di marketplace yang sering kali berbeda-beda istilahnya pada setiap platform.
Melalui aturan tersebut, pemerintah berencana menyederhanakan komponen biaya di e-commerce menjadi tiga kategori utama, yaitu biaya pendaftaran, biaya layanan, dan biaya promosi. Dari ketiga komponen tersebut, diskon 50% akan diterapkan pada biaya layanan khusus bagi produk dalam negeri yang dijual oleh usaha mikro dan kecil di marketplace.
Menurut Maman, pemerintah perlu hadir untuk memberikan perlindungan kepada UMKM agar memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berkembang di tengah persaingan digital. Ia mencontohkan, apabila biaya layanan yang dikenakan platform sebesar Rp30 ribu, maka setelah mendapatkan potongan, pelaku UMKM hanya perlu membayar Rp15 ribu.
Kebijakan diskon ini nantinya tidak menggunakan anggaran pemerintah. Seluruh beban potongan biaya akan ditanggung oleh pihak platform digital sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan UMKM nasional. Pemerintah menilai mekanisme tersebut serupa dengan program promosi atau potongan harga yang biasa dilakukan marketplace kepada penggunanya.
Namun, insentif ini hanya berlaku bagi pelaku UMKM yang tergabung dalam platform Sapa UMKM. Sistem tersebut nantinya akan terintegrasi dengan berbagai marketplace besar seperti Shopee Indonesia dan TikTok Shop. Dengan integrasi tersebut, proses pemberian insentif diharapkan dapat berjalan lebih mudah dan tepat sasaran.
Selain mengatur potongan biaya layanan, regulasi baru ini juga akan membatasi kebijakan platform digital dalam menaikkan biaya administrasi secara mendadak. Pemerintah berencana mewajibkan adanya kontrak kerja sama jangka panjang minimal satu tahun antara marketplace dan penjual agar tarif layanan lebih stabil dan tidak berubah sewaktu-waktu.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap UMKM dapat memperoleh perlindungan yang lebih baik dalam ekosistem perdagangan digital, meningkatkan daya saing produk lokal, serta menciptakan iklim bisnis online yang lebih sehat dan berkeadilan bagi seluruh pelaku usaha kecil di Indonesia.