Pemerintah menyiapkan berbagai program percepatan pemulihan bagi pelaku UMKM yang terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah ini menjadi bagian dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi ekonomi masyarakat agar para pelaku usaha dapat kembali menjalankan usahanya secara produktif.
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menjelaskan bahwa pemerintah akan memberikan sejumlah kemudahan selama periode pemulihan 2026–2028. Dukungan tersebut mencakup masa tenggang pembayaran (grace period), penyederhanaan persyaratan pembiayaan, relaksasi agunan tambahan, kemudahan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, hingga keringanan suku bunga pinjaman.
Menurutnya, berbagai insentif tersebut bertujuan menjaga akses permodalan bagi UMKM agar mereka dapat lebih cepat memulai kembali kegiatan usaha setelah terdampak bencana.
Program ini telah dimasukkan ke dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera sebagai bagian dari strategi pemulihan sektor UMKM, koperasi, dan ketenagakerjaan. Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyebut dokumen tersebut akan menjadi pedoman utama pemerintah dalam mengawal proses pemulihan selama tiga tahun ke depan.
Sebagai bentuk implementasi, pemerintah juga terus mempercepat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di wilayah terdampak. Hingga 30 Mei 2026, penyaluran KUR telah menjangkau lebih dari 193 ribu debitur dengan total outstanding mencapai Rp11,22 triliun, dengan realisasi terbesar berada di Aceh, disusul Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Intinya, pemerintah ingin memastikan UMKM yang terdampak bencana tetap memiliki akses pembiayaan sehingga dapat bangkit lebih cepat dan kembali menjadi penggerak ekonomi daerah.