Uncategorized

Pemerintah menetapkan skema PPh Final untuk UMKM sebagai kebijakan permanen: tarif 0% untuk omzet hingga Rp500 juta per tahun dan 0,5% untuk omzet di atas Rp500 juta sampai Rp4,8 miliar per tahun. Dengan ketentuan tanpa batas waktu tertentu ini, pelaku usaha mendapatkan kepastian yang lebih besar untuk menyusun rencana bisnis jangka menengah dan panjang. Selama […]

Setelah periode Ramadan dan Lebaran berakhir, pelaku UMKM dihadapkan pada tantangan baru. Bank Indonesia (BI) memperkirakan adanya peningkatan tekanan inflasi pada Juni hingga September 2026 yang dipicu oleh kenaikan harga bahan baku di berbagai sektor produksi dan distribusi. Proyeksi tersebut didasarkan pada hasil Survei Penjualan Eceran (SPE) yang menunjukkan meningkatnya ekspektasi pelaku usaha terhadap kenaikan

Melemahnya nilai tukar rupiah hingga menembus kisaran Rp17.600 per dolar AS pada Mei 2026 membawa dampak yang luas bagi pelaku UMKM. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi sektor keuangan, tetapi juga meningkatkan biaya usaha bagi pelaku bisnis yang bergantung pada bahan baku, energi, atau komponen impor. Pelemahan rupiah dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari ketegangan geopolitik

Pemerintah tengah menyiapkan regulasi baru yang bertujuan meningkatkan daya saing UMKM di ekosistem digital. Salah satu kebijakan yang paling mendapat perhatian adalah pemberian diskon hingga 50% untuk biaya layanan marketplace bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang memenuhi persyaratan tertentu. Kebijakan ini merupakan bagian dari Peraturan Menteri (Permen) tentang Perlindungan dan Peningkatan Daya Saing UMKM

Pemulihan ekonomi di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menunjukkan perkembangan yang positif. Salah satu indikatornya adalah meningkatnya aktivitas UMKM melalui platform digital, seiring berjalannya proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Berdasarkan data Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, jumlah transaksi UMKM di platform e-commerce hingga akhir Mei 2026

Hobi mengoleksi tas menjadi titik awal perjalanan bisnis Indari dalam membangun usaha tas tenun batik bernama La Suntu Tastio. Berawal dari ide menggabungkan kain tradisional seperti batik dan tenun dengan desain tas modern pada tahun 2010, usahanya kini berkembang menjadi pemasok suvenir bagi berbagai instansi pemerintah, perusahaan, hingga BUMN. Awalnya, Indari hanya membuat tas untuk

Sejumlah perwakilan Paguyuban Sahabat Bakso Indonesia bertemu dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, untuk menyampaikan berbagai keluhan yang tengah dihadapi pelaku UMKM kuliner. Salah satu isu utama yang disoroti adalah kenaikan harga bahan baku, terutama daging sapi, akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Ketua Umum Sahabat Bakso Indonesia, Bambang Hariyanto, menjelaskan bahwa tingginya

Pemerintah menyiapkan berbagai program percepatan pemulihan bagi pelaku UMKM yang terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah ini menjadi bagian dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi ekonomi masyarakat agar para pelaku usaha dapat kembali menjalankan usahanya secara produktif. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menjelaskan bahwa pemerintah akan memberikan sejumlah kemudahan selama periode pemulihan

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, mengungkapkan bahwa pemerintah kini tidak lagi memberikan fasilitas PPh Final UMKM sebesar 0,5% kepada PT dan CV non-perorangan. Kebijakan ini tertuang dalam PP Nomor 20 Tahun 2026 yang mengatur penyesuaian ketentuan pajak penghasilan. Menurut Maman, keputusan tersebut diambil karena ditemukan praktik sejumlah pelaku usaha yang membagi atau memecah usahanya ke dalam

Pemerintah melalui Kementerian UMKM berencana memperkuat pengawasan terhadap keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dijalankan secara ilegal oleh warga negara asing (WNA) di Bali. Keberadaan usaha milik asing di sektor UMKM selama beberapa tahun terakhir dinilai menimbulkan keresahan di kalangan pelaku usaha lokal karena dianggap mempersempit ruang usaha masyarakat setempat. Wakil Menteri UMKM,