Padang, 2 Oktober 2026 — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM di Sumatera Barat yang terdampak bencana. Upaya tersebut tidak hanya ditujukan agar para pelaku usaha dapat kembali menjalankan bisnisnya, tetapi juga agar usaha mereka mampu berkembang dan memiliki daya saing yang lebih kuat.
Dukungan pemerintah dilakukan melalui berbagai bentuk, mulai dari peningkatan kapasitas produksi, pembukaan akses pasar yang lebih luas, hingga fasilitasi pembiayaan. Langkah ini diharapkan dapat membantu pelaku UMKM memulihkan usahanya sekaligus mendukung pemulihan ekonomi masyarakat setelah bencana.
Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza menyampaikan bahwa pemulihan UMKM setelah bencana merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah yang harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan. Sebagai pihak yang berperan dalam penguatan sektor UMKM, Kementerian UMKM perlu memastikan para pelaku usaha yang terdampak mendapatkan dukungan untuk kembali beroperasi dan mengembangkan bisnisnya.
Menurut Helvi, dampak bencana tidak berhenti ketika kondisi darurat berakhir. Pelaku UMKM masih harus menghadapi berbagai persoalan untuk membangun kembali usahanya. Karena itu, pemerintah hadir melalui pendampingan agar mereka dapat kembali berproduksi dan mempertahankan keberlangsungan bisnis.
Pemerintah sebelumnya telah memberikan bantuan Presiden kepada UMKM yang terdampak bencana. Di Sumatera Barat, bantuan tersebut telah menjangkau sekitar 38 ribu UMKM dengan total alokasi sekitar Rp115 miliar.
Namun, Helvi menegaskan bahwa bantuan tersebut tidak seharusnya hanya berhenti sebagai bantuan dana atau barang. Bantuan perlu menjadi bagian dari proses pemulihan dan pemberdayaan agar pelaku usaha dapat kembali menjalankan kegiatan ekonominya secara produktif.
Selain bantuan, Kementerian UMKM juga memberikan pelatihan dan pendampingan agar pelaku usaha memiliki kemampuan untuk membangun kembali bisnisnya. Pendekatan ini diharapkan dapat membuat usaha yang kembali berjalan memiliki peluang untuk berkembang dalam jangka panjang.
Pemulihan UMKM setelah bencana sendiri membutuhkan dukungan dari berbagai sisi. Selain kerusakan peralatan produksi dan kehilangan stok, pelaku usaha juga perlu mencari kembali pelanggan, membangun pasar, serta memastikan kebutuhan ekonomi keluarga tetap terpenuhi.
Karena itu, pendampingan Kementerian UMKM mencakup peningkatan kualitas produk, penguatan kapasitas produksi, strategi pemasaran, serta akses pembiayaan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing usaha.
Sebelumnya, Kementerian UMKM telah memulai pendampingan melalui Klinik UMKM Minang Bangkit pada 23 Januari 2026. Program tersebut memiliki tiga tahapan utama, yaitu pulih mental, pulih usaha, dan bertumbuh. Melalui tahapan tersebut, pelaku UMKM diarahkan untuk secara bertahap membangun kembali kesiapan berusaha, memulihkan kegiatan bisnis, kemudian meningkatkan produktivitas dan daya saing.
Dalam program Peningkatan Kapasitas Wirausaha Terdampak Bencana, pendampingan kemudian diarahkan untuk membantu pelaku usaha memasuki tahap pertumbuhan. Secara keseluruhan, program ini ditargetkan menjangkau 1.475 pengusaha UMKM dan wirausaha di tiga regional, termasuk 752 peserta dari Regional II yang dipusatkan di Kota Padang.
Helvi menjelaskan bahwa keberhasilan program tidak cukup hanya dilihat dari banyaknya peserta yang mengikuti pelatihan. Hasil pendampingan harus terlihat dari perubahan kondisi usaha secara nyata. Indikatornya antara lain produksi yang kembali berjalan, meningkatnya jumlah pesanan, terbukanya pasar baru, bertambahnya pendapatan, serta terjaganya mata pencaharian masyarakat.
Untuk menjaga agar program tidak berhenti setelah pelatihan selesai, Helvi mendorong kerja sama yang lebih kuat antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga inkubator, perbankan, dan berbagai mitra lainnya. Kolaborasi tersebut diperlukan agar pelaku UMKM tetap mendapatkan akses terhadap konsultasi, informasi layanan, pembiayaan, serta solusi ketika menghadapi kendala dalam mengembangkan usaha.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah turut memberikan apresiasi terhadap langkah Kementerian UMKM dalam membantu masyarakat yang usahanya terdampak bencana. Menurutnya, penguatan UMKM sangat penting bagi Sumatera Barat karena sektor ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian sekaligus sumber penghasilan masyarakat.
Mahyeldi menyebutkan bahwa Sumatera Barat memiliki hampir 750 ribu UMKM. Jika setiap UMKM menopang satu keluarga dengan rata-rata lima anggota, maka hampir empat juta orang bergantung pada aktivitas ekonomi yang dihasilkan sektor UMKM. Angka tersebut menunjukkan besarnya peran UMKM terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat daerah.
Ia menilai bahwa pendampingan bagi UMKM terdampak bencana merupakan langkah penting untuk membantu masyarakat memperbaiki dan membangun kembali bisnis mereka. Proses tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar pemulihan dapat berlangsung secara optimal.
Kehadiran Kementerian UMKM secara langsung di Sumatera Barat juga dinilai sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap pelaku usaha yang sedang berusaha membangun kembali sumber penghidupan mereka.
Melalui kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga pembiayaan, serta mitra strategis lainnya, ekosistem pendampingan UMKM terus diperkuat. Dengan demikian, pemulihan UMKM pascabencana diharapkan tidak hanya mengembalikan aktivitas usaha seperti sebelumnya, tetapi juga meningkatkan produktivitas, membuka peluang ekonomi baru, dan memperkuat daya saing produk lokal.
Pada akhirnya, upaya tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat Sumatera Barat bangkit secara ekonomi setelah bencana sekaligus membuat UMKM menjadi lebih tangguh dan mampu berkembang dalam jangka panjang.