Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar, Adela Kanasya Adies, menilai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi landasan penting dalam memperkuat daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sekaligus memetakan perkembangan ekonomi digital di Indonesia.
Menurut Adela, sensus yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi dunia usaha, mulai dari sektor usaha mikro hingga perusahaan berskala besar. Data tersebut dinilai penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Ia menjelaskan, pemerintah membutuhkan informasi yang akurat agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Selain pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan sumber daya alam, kualitas data juga menjadi faktor utama dalam mendukung proses pengambilan keputusan.
Adela menegaskan, hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi pijakan dalam penyusunan evidence-based policy atau kebijakan berbasis data. Informasi yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk menentukan prioritas pembangunan, merancang kebijakan fiskal, mengalokasikan anggaran secara efektif, hingga mengevaluasi berbagai program pemerintah.
Menurutnya, data statistik juga memiliki peran penting bagi DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Salah satu fokus utama dalam Sensus Ekonomi 2026 adalah memperoleh data yang lebih komprehensif mengenai kondisi UMKM. Adela menilai sektor ini memiliki peran strategis sebagai tulang punggung perekonomian nasional karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar sekaligus menjadi penggerak aktivitas ekonomi di berbagai daerah.
Melalui sensus tersebut, pemerintah akan memperoleh informasi mengenai jumlah dan karakteristik UMKM, persebaran lokasi usaha, jenis usaha yang dijalankan, tingkat adopsi teknologi digital, akses terhadap pembiayaan, hingga berbagai tantangan yang dihadapi para pelaku usaha.
Data tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam menyusun program pemberdayaan UMKM yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, saat ini terdapat sekitar 65 juta unit UMKM di Indonesia. Karena itu, Adela menilai akurasi data yang dihasilkan melalui Sensus Ekonomi 2026 menjadi faktor penting agar berbagai kebijakan pengembangan UMKM dapat dirancang secara lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal bagi pelaku usaha maupun perekonomian nasional.