Pemerintah melalui Kementerian UMKM berencana memperkuat pengawasan terhadap keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dijalankan secara ilegal oleh warga negara asing (WNA) di Bali. Keberadaan usaha milik asing di sektor UMKM selama beberapa tahun terakhir dinilai menimbulkan keresahan di kalangan pelaku usaha lokal karena dianggap mempersempit ruang usaha masyarakat setempat.
Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Moraza, menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menangani persoalan tersebut. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah penegakan aturan terhadap usaha-usaha yang terbukti melanggar ketentuan perizinan dan legalitas.
Selain melakukan penindakan, pemerintah juga akan memetakan sektor-sektor usaha UMKM di Bali yang banyak dijalankan oleh warga asing. Pemetaan tersebut dilakukan untuk mengetahui bidang usaha mana saja yang paling sering dimasuki WNA sehingga pemerintah dapat menentukan langkah pengawasan yang lebih tepat.
Dalam proses penanganannya, pemerintah akan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait, termasuk pihak kepolisian, Kementerian Pariwisata, Kementerian Dalam Negeri, serta instansi lainnya. Kolaborasi lintas lembaga ini diharapkan mampu memperkuat pengawasan sekaligus mencegah munculnya UMKM ilegal baru yang dijalankan oleh warga asing di Bali.
Menurut Helvi, pemerintah juga ingin memastikan masyarakat Bali mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk berkembang di sektor UMKM. Karena itu, selain melakukan pengawasan terhadap usaha ilegal, pemerintah juga akan membantu pelaku usaha lokal melalui kemudahan akses pembiayaan, pasar, dan penguatan usaha.
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa penutupan usaha milik warga asing tidak bisa dilakukan secara sembarangan, terutama jika usaha tersebut telah memiliki izin tertentu. Oleh sebab itu, pemerintah akan melakukan pengecekan terhadap legalitas dan keabsahan dokumen usaha yang dimiliki.
Helvi juga menyoroti sistem perizinan usaha berbasis Online Single Submission (OSS) yang dinilai masih memiliki sejumlah kelemahan. Namun demikian, sistem tersebut tetap dianggap penting karena bertujuan mempermudah masyarakat dalam mengurus izin usaha.
Pemerintah menegaskan bahwa tugas Kementerian UMKM lebih difokuskan pada penguatan kegiatan usaha masyarakat, termasuk memperluas akses pembiayaan dan pasar bagi pelaku UMKM lokal sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, penanganan terkait legalitas dan pelanggaran hukum akan menjadi kewenangan aparat penegak hukum.
Melalui langkah pengawasan dan koordinasi lintas instansi ini, pemerintah berharap iklim usaha UMKM di Bali dapat berjalan lebih tertib, sehat, dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pelaku usaha lokal.