Potensi transaksi digital antara Indonesia dan China dinilai sangat besar, seiring rencana integrasi sistem pembayaran berbasis QR lintas negara yang melibatkan puluhan juta pelaku UMKM. Kolaborasi ini dipandang sebagai langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan memperluas akses pasar bagi pelaku usaha di kedua negara.
Ketua Umum Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), Santoso Liem, menjelaskan bahwa dari sisi Indonesia, kesiapan sistem sudah cukup matang. Namun, tantangan utama terletak pada penyatuan berbagai platform pembayaran domestik di China agar dapat terintegrasi secara efisien dan aman dalam satu ekosistem.
Jumlah pelaku UMKM di Indonesia yang mencapai sekitar 44–45 juta, serta ratusan juta pelaku usaha di China, menjadi potensi pasar yang sangat besar bagi implementasi pembayaran digital lintas negara ini. Hal tersebut menjadikan kerja sama QR antarnegara semakin relevan untuk dikembangkan.
Saat ini, kolaborasi pembayaran digital antara kedua negara telah berjalan melalui sejumlah platform seperti UnionPay dan Alipay, dan ke depan berpotensi diperluas ke layanan lain seperti WeChat Pay.
China sendiri tengah mengarah pada penggunaan satu kode QR terpadu yang dapat mengakomodasi berbagai penyedia layanan pembayaran. Model ini diharapkan mampu meningkatkan interoperabilitas, termasuk dalam mendukung transaksi lintas negara. Meski demikian, proses integrasi masih menghadapi tantangan, terutama dalam menyatukan sistem backend dari berbagai platform yang ada.
Dalam skema QRIS lintas negara, transaksi dilakukan langsung menggunakan mata uang masing-masing tanpa perlu konversi, dengan nilai tukar yang telah disepakati oleh otoritas kedua negara. Mekanisme ini dinilai lebih efisien dan aman bagi pengguna.
Secara umum, perkembangan menuju sistem satu QR dengan banyak penyedia layanan sudah mulai terlihat, meskipun integrasi penuh masih membutuhkan waktu untuk penyempurnaan.