Author name: asprasales@gmail.com

Pemerintah tengah menyiapkan regulasi baru yang bertujuan meningkatkan daya saing UMKM di ekosistem digital. Salah satu kebijakan yang paling mendapat perhatian adalah pemberian diskon hingga 50% untuk biaya layanan marketplace bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang memenuhi persyaratan tertentu. Kebijakan ini merupakan bagian dari Peraturan Menteri (Permen) tentang Perlindungan dan Peningkatan Daya Saing UMKM

Pemulihan ekonomi di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menunjukkan perkembangan yang positif. Salah satu indikatornya adalah meningkatnya aktivitas UMKM melalui platform digital, seiring berjalannya proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Berdasarkan data Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, jumlah transaksi UMKM di platform e-commerce hingga akhir Mei 2026

Hobi mengoleksi tas menjadi titik awal perjalanan bisnis Indari dalam membangun usaha tas tenun batik bernama La Suntu Tastio. Berawal dari ide menggabungkan kain tradisional seperti batik dan tenun dengan desain tas modern pada tahun 2010, usahanya kini berkembang menjadi pemasok suvenir bagi berbagai instansi pemerintah, perusahaan, hingga BUMN. Awalnya, Indari hanya membuat tas untuk

Sejumlah perwakilan Paguyuban Sahabat Bakso Indonesia bertemu dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, untuk menyampaikan berbagai keluhan yang tengah dihadapi pelaku UMKM kuliner. Salah satu isu utama yang disoroti adalah kenaikan harga bahan baku, terutama daging sapi, akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Ketua Umum Sahabat Bakso Indonesia, Bambang Hariyanto, menjelaskan bahwa tingginya

Pemerintah menyiapkan berbagai program percepatan pemulihan bagi pelaku UMKM yang terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah ini menjadi bagian dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi ekonomi masyarakat agar para pelaku usaha dapat kembali menjalankan usahanya secara produktif. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menjelaskan bahwa pemerintah akan memberikan sejumlah kemudahan selama periode pemulihan

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, mengungkapkan bahwa pemerintah kini tidak lagi memberikan fasilitas PPh Final UMKM sebesar 0,5% kepada PT dan CV non-perorangan. Kebijakan ini tertuang dalam PP Nomor 20 Tahun 2026 yang mengatur penyesuaian ketentuan pajak penghasilan. Menurut Maman, keputusan tersebut diambil karena ditemukan praktik sejumlah pelaku usaha yang membagi atau memecah usahanya ke dalam

Pemerintah melalui Kementerian UMKM berencana memperkuat pengawasan terhadap keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dijalankan secara ilegal oleh warga negara asing (WNA) di Bali. Keberadaan usaha milik asing di sektor UMKM selama beberapa tahun terakhir dinilai menimbulkan keresahan di kalangan pelaku usaha lokal karena dianggap mempersempit ruang usaha masyarakat setempat. Wakil Menteri UMKM,

Belasan lapak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kawasan Teras Udayana, Kota Mataram, hingga kini belum beroperasi secara optimal. Fasilitas yang dibangun menggunakan anggaran sekitar Rp1,6 miliar tersebut terlihat terbengkalai dan belum mampu dimanfaatkan secara maksimal oleh para pelaku usaha. Berdasarkan kondisi di lapangan, sejumlah lapak berukuran 4×4 meter tampak kosong dan tidak digunakan.

Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Bali menyoroti terjadinya penurunan nilai ekspor di wilayah Bali dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut dinilai dipengaruhi oleh situasi geopolitik global yang menyebabkan biaya logistik meningkat tajam, sekaligus perubahan pola usaha UMKM yang kini lebih banyak berperan sebagai pedagang barang impor dibanding memproduksi produk lokal sendiri. Ketua GPEI Bali periode

Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung perkembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta ekonomi kreatif sebagai salah satu penggerak utama perekonomian nasional. Melalui berbagai program dan kebijakan, pemerintah berupaya memperluas fasilitas, akses pembiayaan, hingga dukungan anggaran guna membantu pelaku usaha berkembang lebih cepat. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau yang akrab