Author name: asprasales@gmail.com

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, mengungkapkan bahwa pemerintah kini tidak lagi memberikan fasilitas PPh Final UMKM sebesar 0,5% kepada PT dan CV non-perorangan. Kebijakan ini tertuang dalam PP Nomor 20 Tahun 2026 yang mengatur penyesuaian ketentuan pajak penghasilan. Menurut Maman, keputusan tersebut diambil karena ditemukan praktik sejumlah pelaku usaha yang membagi atau memecah usahanya ke dalam […]

Pemerintah melalui Kementerian UMKM berencana memperkuat pengawasan terhadap keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dijalankan secara ilegal oleh warga negara asing (WNA) di Bali. Keberadaan usaha milik asing di sektor UMKM selama beberapa tahun terakhir dinilai menimbulkan keresahan di kalangan pelaku usaha lokal karena dianggap mempersempit ruang usaha masyarakat setempat. Wakil Menteri UMKM,

Belasan lapak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kawasan Teras Udayana, Kota Mataram, hingga kini belum beroperasi secara optimal. Fasilitas yang dibangun menggunakan anggaran sekitar Rp1,6 miliar tersebut terlihat terbengkalai dan belum mampu dimanfaatkan secara maksimal oleh para pelaku usaha. Berdasarkan kondisi di lapangan, sejumlah lapak berukuran 4×4 meter tampak kosong dan tidak digunakan.

Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Bali menyoroti terjadinya penurunan nilai ekspor di wilayah Bali dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut dinilai dipengaruhi oleh situasi geopolitik global yang menyebabkan biaya logistik meningkat tajam, sekaligus perubahan pola usaha UMKM yang kini lebih banyak berperan sebagai pedagang barang impor dibanding memproduksi produk lokal sendiri. Ketua GPEI Bali periode

Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung perkembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta ekonomi kreatif sebagai salah satu penggerak utama perekonomian nasional. Melalui berbagai program dan kebijakan, pemerintah berupaya memperluas fasilitas, akses pembiayaan, hingga dukungan anggaran guna membantu pelaku usaha berkembang lebih cepat. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau yang akrab

Sebanyak 300 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kuningan mengikuti pelatihan dan fasilitasi Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) tahun 2026. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Wisma Permata sebagai bagian dari langkah pemerintah daerah dalam memperkuat kualitas produk lokal sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Program ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM

Aktivitas usaha di Kota Bontang terus menunjukkan perkembangan positif sepanjang awal tahun 2026. Berdasarkan data pemerintah daerah, sebanyak 657 Nomor Induk Berusaha (NIB) baru telah diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS) selama periode Januari hingga April 2026. Dari total izin usaha yang diterbitkan tersebut, hampir seluruhnya didominasi oleh pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tengah menyiapkan regulasi baru berupa Peraturan Menteri (Permen) yang bertujuan melindungi sekaligus meningkatkan daya saing pelaku UMKM di ekosistem digital. Salah satu kebijakan utama yang sedang dibahas adalah kewajiban bagi platform toko online atau e-commerce untuk memberikan potongan biaya layanan sebesar 50% kepada pelaku usaha mikro dan kecil.

Bank Negara Indonesia terus memperkuat dukungannya kepada pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) agar dapat berkembang hingga pasar global. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui pengembangan layanan Fast Trex Xpora, sebuah solusi pembiayaan sekaligus ekosistem bisnis yang dirancang untuk membantu calon eksportir Indonesia. Direktur Commercial Banking BNI, Muhammad Iqbal, menjelaskan bahwa layanan tersebut menjadi